Makassar(ANTARA) - KPU Provinsi Sulawesi Selatan melansir hasil rapat pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PPDB) periode Juli 2022 untuk data Pemilu 2024 tercatat sebanyak 6.126.977 jiwa tersebar di 24 kabupaten kota. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini bertujuan meng-update data pemilih pasca Tahapan Pemilihan. Update dilakukan dengan mencoret/mengeluarkan pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) maupun menambahkan pemilih baru serta melakukan perbaikan data pemilih." Jelas Eka Wisnu Komisioner Divisi Data. KBRN Gunungsitoli: Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kecamatan Gunungsitoli Alooa digelar bersama Kepala Seksi Pemerintahan Desa di 9 Desa se Kecamatan Gunungsitoli Alooa. Hal tersebut sesuai Surat Kepala Dinas PMD kota Gunungsitoli nomor 141/1779/DPMD/2022 tanggal 24 Juni 2022 KBRN Surabaya : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mendapatkan kehormatan ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai lokus pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat kementerian/lembaga. Untuk itu, pada Rabu, 3 Agustus 2022, Adapuntemuan Bawaslu Kabupaten Simalungun yaitu masih ada pemilih baru sebanyak 14 orang yang belum masuk di Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dan 30 orang yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih pada Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan. Seiringperjalanan waktu urgensi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kemudian diakomodir dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 201 butir (8) menyebutkan bahwa "pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih". . Jakarta ANTARA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan oleh KPU di daerah yang memerlukan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil membutuhkan payung hukum. “Untuk bisa memperbarui daftar pemilih berkelanjutan, KPU di daerah-daerah memerlukan data dari Dinas Dukcapil di masing-masing daerah. Namun, Dukcapil belum memiliki dasar hukum untuk memberikan data ke KPU,” ujar Khoirunnisa saat menjadi narasumber dalam seminar hybrid bertajuk “Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Menuju Pemilu Serentak 2024” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV Kemendagri, dipantau dari Jakarta, Rabu. Dengan adanya payung hukum, menurutnya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU akan dijamin secara hukum dan lebih efektif. Baca juga Perludem Perempuan di KPU-Bawaslu ciptakan Pemilu 2024 lebih inklusif Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan daftar pemilih berkelanjutan merupakan data yang wajib diperbarui KPU di masing-masing daerah di Indonesia, meskipun tidak ada tahapan pemilu dalam waktu dekat. “KPU itu bertugas membuat daftar pemilih berkelanjutan, yaitu pemutakhiran daftar pemilih, meskipun tidak ada tahapan pemilu dalam waktu dekat. Misalnya, pemilunya baru akan diselenggarakan pada tahun 2024, namun KPU diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih setiap tiga bulan. Nah, yang melakukannya adalah KPU di daerah,” ujarnya. Baca juga Perludem Hapus "threshold" dibanding pangkas durasi kampanye Baca juga Perludem mengharapkan hasil Pemilu 2024 mampu sejahterakan masyarakat Di samping itu, dalam seminar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI Kemendagri ini, Ninis mengimbau pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menyediakan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat ketika data mereka sebagai pemilih disalahgunakan pihak-pihak tertentu. “Kalau kemudian ada keluhan terkait data masyarakat sebagai pemilih yang disalahgunakan, seperti pencatutan namanya sebagai anggota partai politik, mereka harus mengetahui di mana tempat untuk menyampaikan aduan itu,” kata Tri Meilani AmeliyaEditor Herry Soebanto COPYRIGHT © ANTARA 2022 JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum KPU RI melakukan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan DPB sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa proses pemutakhiran DPB ini berbeda dengan pemilu - pemilu sebelumnya. Sebab pembuatan Daftar Pemilih Tetap DPT atau pemutakhiran data pemilih dilakukan saat tahapan pemilu sudah berjalan. Sementara sesuai UU 7/2017, dilakukan dua masa per semester. "Setiap tahun kita lakukan dua kali," kata Ilham dikutip dari lama Sabtu 5/2/2022. Baca juga KPU Jelaskan Soal Usulan Masa Kampanye 120 Hari Baca juga Dugaan Kasus Korupsi Berjamaah di KPU Sulbar, Polresta Mamuju Tetapkan 9 Tersangka Pemutakhiran DPB ini kata Ilham, penting dilakukan karena data tersebut nantinya akan digunakan untuk penyusunan DPT pada pemilu atau pemilihan berikutnya. "KPU akan terus melakukan kerja maksimal dengan inovasi, dan tak lupa evaluasi proses pemutakhiran DPB," terangnya. KPU mengundang Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Bawaslu RI hingga penegak hukum untuk mendapat masukan terkait evaluasi proses pemutakhiran DPB. Baca juga Pengamat Sebut Formasi KPU RI Periode 2022-2027 Perlu Diisi Kelompok Akademisi Ia mengatakan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui hal yang harus diperbaiki dan dipertahankan dari proses pemutakhiran DPB. "Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari proses pemutakhiran DPB," pungkas dia. Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB berdasarkan rekapitulasi hasil PDPB bulanan yang disampaikan KPU Provinsi seluruh Indonesia. Foto Komisioner KPU RI Viryan Azis JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB berdasarkan rekapitulasi hasil PDPB bulanan yang disampaikan KPU Provinsi seluruh Indonesia. Hasil PPDB per Januari 2022, jumlah pemilih secara keseluruhan mencapai 190,6 juta jiwa. "Hasil PDPB bulan Januari 2022, jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak pemilih," ujar anggota KPU RI Viryan Azis kepada Selasa 8/3. Dia menyebutkan, terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak jiwa akibat adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Hal ini dibandingkan dengan jumlah pemilih pada bulan sebelumnya yang ditetapkan sebagai DPB Semester II Tahun 2021 yakni jiwa. Viryan mengatakan, KPU juga melakukan sinkronisasi DPB dengan data kependudukan. Kegiatan PDPB ini merupakan tindak lanjut Peraturan KPU PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan. "Hasil sinkronisasi tersebut menjadi bagian kerja semester ini oleh KPU di daerah," kata dia. Di sisi lain, KPU membuat aplikasi mobile Lindungihakmu berbasis Android serta portal pemutakhiran yang telah diluncurkan pada 23 Februari 2022. Menurut Viryan, dengan aplikasi ini, publik dapat memutakhirkan data dirinya sendiri secara aktif setiap saat. "Saat ini KPU mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi aplikasi mobile Lindungihakmu kepada publik agar dapat berjalan efektif. Kedepannya tahapan pemutakhiran data pemilih dapat lebih singkat dan efisienkan," tutur dia. Viryan menyebutkan, kegiatan tersebut akan terus berlangsung hingga penetapan daftar pemilih tetap DPT dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. "Terus berjalan dengan tujuan data pemilih Pemilu 2024 menjadi semakin berkualitas dan semakin terpercaya," kata dia. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini Kompleksitas Kota Jakarta Selatan dengan lebih dari 100 apartemen dan beberapa wilayah gusuran. Juga mobilitas dan migrasi warga Jakarta Selatan yang sangat tinggi. Hal ini menjadi tantangan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di kota megapolitan ini. Keterbatasan anggaran dan sumber daya di periode post-election menjadi faktor yang harus ditimbang untuk merancang program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Salah satu kuncinya adalah penggunaan inovasi baik dalam proses pengolahan data dan penggunaan Proses Dan TeknologiInovasi proses dimulai dengan melakukan analisa data DPT pemilu 2019. Operator KPU Kota Jakarta meneliti kembali DPT pemilu 2019 dengan memaksimalkan analisa berbasis query dengan menggunakan MS Access. Pada saat yang dilakukan penyandingan ulang dengan data DP4 untuk melakukan sejumlah koreksi data, antara lain koreksi nama, tanggal lahir maupun elemen data segala keterbatasan yang ada, KPU Kota Jakarta Selatan mengajak peran stakeholder untuk membantu pelaksanaan program kerja ini. Sasaran sumber data utama adalah perubahan data kependudukan yang bisa diakses melalui Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam memutakhirkan mendorong partisipasi masyarakat, KPU Kota Jakarta Selatan mengembangkan Inovasi proses kerja dengan kolaborasi lintas institusi dan interaksi dengan tokoh masyarakat dalam mengakses data kolektif yang dapat merepresentaikan kelompok masyarakat sebagai pemegang data utama berupa data institusi maupun data warga di tingkat Proses Kerja PDPB KPU Kota Jakarta SelatanInovasi Teknologi dikembangkan berbasis zero cost, berupa pemanfaatan platform google form yang dikombinasikan dengan portal KPU RI untuk Pengecekan Data Pemilih Pemilu 2019 berbasis DPTHP3 sebagai Sistem Pelayanan Data Pemilih Berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu, database cek data pemilih sudah lagi relevan kerena sudah mengalami pemutakhiran secara berkala. KPU Kota Jakarta Selatan mengembangkan Sistem Pelayanan Data Pemilih secara mandiri dengan melalui proses pembelajaran tentang aspek web design dan web programming. KPU Kota Jakarta Selatan telah berhasil meluncurkan sistem mandiri dengan nama portal pengembangan sistem pelayanan data pemilih di KPU Jakarta SelatanSistem tersebut dirancang dengan konsep algoritma sebagai berikutHasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2020 di Kota Jakarta Selatan Capaian hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan Rapat Pleno di bulan Oktober 2020 jumah pemilih di Jakarta Selatan adalah pemilih, mengalami kenaikan sebanyak 865 pemilih dari DPTHP3, dengan perubahan data pemilih sebanyak orang, meliputi Pemilih baru orang Pemilih TMS orang, danPerubahan data pemilih ini dapat didefiniskan menjadi 3 tiga kelompok sumber data, yaituPartisipasi Masyarakat 1,4 %Hasil Analisa/pencermatan 23,0 %Terkait partisapasi masyarakat, KPU Kota Jakarta Selatan mampu melakukan pencermatan data berbasis partisipasi kolektif yang melibatkan data, dan menghasilkan data pemilih yang mengalami perubahan data sebagai hasil dari pendekatan kelembagaan dan Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, sebagai berikutInstansi Kodim dan Polres Jakarta Selatan berupa data purnawirawan pasca pemilu Sudin Dukcapil Jakarta Selatan berupa pencermatan data ganda 1 NIK 2 NamaSudin Sosial Jakarta Selatan berupa data disabilitas penerima bansos dan data penerima bansos, Data binaan panti sosialSudin Pendidikan Jakarta Selatan berupa data peserta webinar dengan data NIK & pendaftar pemilih baru usia 17 tahunPartai politik berupa daftar pengurus partai tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan dengan elemen data lengkap untuk konfirmasi data pemilihPengelola Apartemen berupa data penghuni baru Apartemen Kalibata City yang ber-KTP masyarakat PPK, PPS, FKDM, Dewan Kota, ASN Pemkot Jakarta Selatan dll berupa fasilitasi akses pengurus RT dalam pencermatan data pemilih di wilayah domisili RT nya, terutama pencermatan wilayah inovasi, penggunaan teknologi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan KPU Kota Jakarta Selatan mengoptimalkan kinerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB di tengah pandemi Covid-19. Pandemi dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran tak boleh menyurutkan langkah dan semangat melayani pemilih. JAKARTA, - Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Viryan Aziz mengatakan, berdasarkan rekapitulasi Pemuktahiran Data pemilih Berkelanjutan PDPB pada Januari 2022, ada pemilih se-Indonesia. Viryan mengungkapkan, jumlah ini turun jiwa jika dibandingkan dengan pemilih pada DPB Semester II Tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Baca juga KPU Anggaran Pemilu 2024 di Antaranya untuk Pengadaan Kantor di Daerah dan Tambahan Honor Petugas KPPS"Hasil PDPB Januari 2022, jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak pemilih," kata Viryan saat dihubungi, Selasa 8/3/2022. Viryan mengatakan, PDPB ini merupakan perintah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menuturkan, KPU menyinkronisasi DPB dengan data dengan itu, KPU membuat aplikasi "Lindungi Hakmu" dan situs yang telah diluncurkan pada 23 Februari 2022. Baca juga Gerak Cepat KPU Siapkan Pemilu 2024, Tak Terpengaruh Wacana Tunda Pemilu "Dengan aplikasi ini publik dapat memutakhirkan data dirinya secara aktif dan mudah setiap saat," ujar dia. KPU pun akan mengoptimalkan sosialiasi dan edukasi aplikasi "Lindungi Hakmu". Viryan berharap tahapan pemutakhiran data pemilih dapat lebih singkat dan efisien. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. KPU Purbalingga Tetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 ilustrasi. - Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan daftar pemilih berkelanjutan triwulan pertama 2022 sebanyak pemilih. "Data pemilih yang dimutakhirkan selama triwulan pertama atau pada bulan Januari, Februari, dan Maret sebanyak pemilih dengan perincian laki-laki dan perempuan," kata anggota KPU Kabupaten Purbalingga Andri Supriyanto di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa 5/4/2022. Dijelaskan pula bahwa daftar pemilih berkelanjutan tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama 2022. "Kami saat ini terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada Pemilu 2024. Kami menerima masukan dari masyarakat terkait dengan data pemilih," katanya. Berdasarkan pemutakhiran, kata Andri, terdapat 43 pemilih baru dengan perincian 12 laki-laki dan 31 perempuan. Sementara itu, data pemilih yang tidak memenuhi syarat mencapai 191 pemilih yang terdiri atas 92 laki-laki dan 99 perempuan. Sebagai layanan kepada pemilih, KPU juga menyediakan info pemilih melalui Jika tidak terdaftar, lanjut dia, dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih dengan beberapa cara, yakni pertama, dengan mengunduh aplikasi di PlayStore. Pada aplikasi tersebut, dapat mendaftar menjadi pemilih dan melaporkan data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal, pindah domisili, dan berstatus TNI/Polri. Cara kedua dengan mendaftarkan diri pada link atau cara ketiga dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Purbalingga. Ia mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinpendukcapil Purbalingga yang telah melakukan perekaman terhadap siswa SMA yang pada tahun 2024 akan berusia 17 tahun. "Dengan demikian, pemilih pemula terlayani dengan baik untuk memilih pada tahun 2024. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut," katanya. sumber ANTARA

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan